Problematika Pengembangan Wali Nasab Tanpa Izin Pengadilan Agama

By Law Number 1 of 1974, a valid marriage is that carried out based on religion and belief. The Petitioners in the Itsbat case No.55/Pdt.P/PA.PO/2021 applied determination their 1994. This study aimed to determine validity substitute nasab guardian applicants' marriage. result this juridical analysis consideration Panel Judges which ignores existence without permission Religious Court No. 55/Pdt.P/PA.PO/2021 valid. Based principle civil procedural law, judge passive, means may not make decision beyond what petitioners demand. maqashid sharia who Courts by Hifzh An-Nasl principle, protects descendants marriages get legal protection when something unexpected happens.
 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor Tahun Perkawinan yang sah adalah perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya. Para Pemohon dalam perkara mengajukan permohonan penetapan mereka telah terjadi pada tahun 1994 Tujuan dari penelitian ini mengenatahui keabsahan wali pengganti para pemohon. Hasil analisis yuridis terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengabaikan adanya tanpa izin Pengadilan Agama sah. Berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu hakim bersifat pasif, berarti bahwa tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi dituntut Analisis syariah Izin sesuai yakni menjaga keturunan hasil pemohon agar mendapat perlindungan ketika suatu saat hal-hal diinginkan.